Home

Berita Terakhir

Popular

KUD ARIS

UU KOPERASI Dibatalkan MK, Koperasi di Indonesia Diminta Ubah Anggaran Dasar





YOGYAKARTA - Perubahan anggaran dasar harus dilakukan seluruh koperasi di Indonesia secepatnya.

Hal itu harus dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

"Koperasi-koperasi yang didirikan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum karena UU ini pernah berlaku sebagai hukum positif namun tetap harus menyesuaikan kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksananya," kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto di Yogyakarta, Rabu (20/8/2014), dalam acara Workshop Pengembangan Koperasi di DIY bertema Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi Global.

Setelah MK pada 28 Mei 2014 membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU baru.

Namun tetap saja menurut Setyo bagi koperasi yang didirikan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah menyesuaikan dengan UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dibatalkan tersebut, maka perubahan anggaran dasarnya tetap harus dilaporkan kepada pemerintah dan perubahan anggaran dasar itu harus diputuskan dalam rapat anggota.

"Khususnya yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi yang harus dimintakan pengesahannya kepada pemerintah," katanya.

Sementara pendirian koperasi yang dilakukan setelah keputusan MK, kata Setyo, mesti didasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaannya.

"Proses penerbitan akta koperasi melalui notaris sesuai peraturan menteri, maka notaris dapat menyesuaikan kembali proses tersebut dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian," katanya.

Lalu bagi koperasi yang didirikan dan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 maka koperasi harus melakukan perubahan anggaran dasar secara menyeluruh sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 karena UU yang dibatalkankan MK itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perubahan anggaran dasar itu, kata dia, harus dimintakan pengesahannya kepada pemerintah sepanjang terkait dengan penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi.

"Perubahan anggaran dasar ini harus diputuskan dalam rapat anggota dan konversi ekuitas dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi ke simpanan pokok dan simpanan wajib tidak boleh mengurangi jumlah ekuitas," katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia Online

 

MENKOP : Koperasi Harus Urus Agribisnis

SURAKARTA, Induk KUD – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Syarief Hasan mengatakan koperasi harus mengurus sektor agribisnis secara keseluruhan. Ia menginginkan koperasi turut menjadi penentu kebijakan strategis dalam rangka menciptakan ketahanan pangan nasional, dan bukan sekadar peserta.

“Ke depan koperasi diharapkan tidak hanya mengurus stabilitas harga produk dan distribusinya, tetapi ikut menentukan kebijakan strategis,” tegasnya seusai memberikan kuliah umum di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS), Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (11/11).

Menurutnya, koperasi memiliki potensi yang memadai untuk melakukan peranan tersebut. Berdasarkan data Kemenkop dan UKM saat ini terdapat 13.733 koperasi yang bergerak di sektor pertanian. Dari jumlah tersebut, 57% di antaranya berupa Koperasi Unit Desa (KUD).

Dari sisi jumlah, ujarnya, jika dibandingkan dengan total koperasi yang mencapai 200 ribu unit. memang terbilang sedikit. Namun, dari segi anggota terbilang sangat banyak. ”Karena sebagian besar berupa KUD dan dipastikan hampir seluruhnya eksis,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Syarief Hasan juga mendorong para mahasiswa fakultas pertanian untuk berwirausaha di sektor tersebut. Ia mengatakan, ketahanan pangan merupakan sesuatu yang mutlak diwujudkan. Menkop dan UKM mengatakan, hal tersebut akan lebih cepat terwujud jika didukung oleh penguasaan teknologi dan kreatifitas.

Oleh karena itu, mahasiswa sebagai insan terdidik dan terlatih diharapkan bisa memberikan kontribusinya. “Kementerian Koperasi dan juga kementerian yang lain siap memberikan dukungan dana, meski jumlahnya terbatas,” tegas Syarief.

Sumber

Last Updated (Tuesday, 26 November 2013 06:05)

 

Lintas Berita

WAPRES Beri Penghargaan Kepada 10 Koperasi
12/07/2012 | Admin
article thumbnail

PALANGKARAYA-Wakil Presiden Boediono dijadwalkan menyerahkan penghargaan kepada 10 koperasi berprestasi dari seluruh Indonesia pada Hari Koperasi Nasional 2012. Penyerahan penghargaan i [ ... ]


Sejarah Perkoprasian Indonesia
15/02/2012 | Administrator
article thumbnail

Pada tanggal 16 Desember 1895, Raden Aria Wiraatmadja, Patih Purwokerto, mendirikan De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Irlansdche (Bank Bantuan dan Simpanan Purwokerto), atau lebih di kenal den [ ... ]


lainnya
Polling
Menurut Anda Bagaimana Website KUD ARIS ini ??
 
Login



Online
We have 67 guests online
Support

E-mail : kud_aris@yahoo.com

Like

Silahkan Ngobrol Disini

Info Link

hut koperasi

Inkud

cooperative

puskud

Dinas Koperasi dan UMKM

Balatkop

Kementrian

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini426
mod_vvisit_counterKemarin2210
mod_vvisit_counterMinggu ini5044
mod_vvisit_counterBulan ini5763
mod_vvisit_counterSemua63252